Bongkar Indikasi Korupsi di Garuda, Erick Thohir Gandeng Kejagung Bersih-bersih BUMN Gaes!

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir gandeng Kejaksaan Agung RI untuk kembali lakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. 

Kali ini, PT Garuda Indonesia menjadi target untuk membongkar indikasi korupsi gaes!

Hal ini diumumkan Menteri Erick Thohir setibanya di gedung Kejagung bersama dengan Agung ST Burhanuddin pada Selasa 11 Januari 2022. 

Baca Juga: BUMN Gelar Operasi Pasar Tambahan untuk Minyak Goreng, Erick Thohir Siapkan Brand Ekonomis

Seperti diketahui kedatangan Erick Thohir ke Kejagung untuk melaporkan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya Erick sering menyinggung soal dugaan korupsi di Garuda hingga langkah solutif yang akan dilakukan.  

"Konteksnya ada tiga, pertama Garuda harus melewati restrukturisasi yang sangat menyedihkan, itu harus. Kalau tidak sampai kapan pun Garuda tak akan take off. Restrukturisasi ini seperti tadi, di Jiwasraya, harus restrukturisasi, kalau tidak berat gitu lho," ungkap Erick Thohir.

Baginya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan komisaris Garuda Indonesia Peter F Gontha, harus diungkap lewat jalur hukum.

Pasalnya, hal ini penting agar permasalahan bisa terungkap dengan jelas.

Baca Juga: Daftar Persyaratan Lomba Kreatif Gereget.id, Yayasan Erick Thohir Bagikan Hadiah Rp 80 Juta

"Jalan keluar menurut saya adalah satu-satunya jalan keluar hukum, jalan keluar yang kaitannya dengan investigasi forensik. Kalau kita tidak melakukan investigasi forensik, kita hanya menebak-nebak saja apa yang sebetulnya terjadi atau dilakukan oleh PT Garuda Indonesia," ungkap Peter.

Menurut Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga kerja sama berbagai pihak penting untuk ungkap masalah di garuda Indonesia. Dirinya mendorong mantan pejabat di Garuda untuk terbuka membongkar masalah keuangan yang membelit.

Baca Juga: Siapapun Calon Presidennya, Erick Thohir paling tinggi memberi dampak sebagai Calon Wapres

"Kami mendukung kalau benar Pak Peter memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau direksi bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat bisa terjadi," ucap Arya.