Harta Kekayaan Pegawai Bea Cukai Jadi Sorotan Usai Dipanggil KPK

Nama Ahmad Dedi atau yang dikenal sebagai Dedi Congor kembali menjadi perhatian publik setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Momen keluarnya Ahmad Dedi dari gedung KPK bahkan sempat menyita perhatian karena ia terlihat berusaha menghindari awak media yang menunggu di lokasi.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam proses pengurusan bea dan impor barang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa penyidik masih terus mendalami berbagai informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasus ini menjadi semakin ramai diperbincangkan karena sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menetapkan enam tersangka.

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti dengan nilai fantastis mencapai Rp40,5 miliar.

Di tengah penyelidikan yang berjalan, publik mulai menyoroti laporan harta kekayaan Ahmad Dedi yang tercatat dalam LHKPN.

Berdasarkan laporan terbaru yang diserahkan pada Februari 2026, total kekayaannya mencapai lebih dari Rp8,2 miliar tanpa adanya catatan utang.

Jumlah tersebut diketahui mengalami kenaikan dibanding laporan sebelumnya pada akhir tahun 2024. Dalam kurun waktu satu tahun, nilai kekayaannya meningkat sekitar Rp570 juta.

Sebagian besar aset Ahmad Dedi berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Bogor, dan Bekasi. Beberapa properti tersebut bahkan tercatat sebagai hibah tanpa akta resmi.

Selain aset properti, Ahmad Dedi juga memiliki dua kendaraan mewah, harta bergerak lainnya, hingga simpanan kas dan setara kas bernilai miliaran rupiah.

Bukan kali ini saja nama Ahmad Dedi menjadi sorotan. Sebelumnya, ia juga pernah dikaitkan dengan dugaan praktik mafia di lingkungan Bea Cukai.

Dugaan tersebut mencuat dari adanya transaksi mencurigakan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di kawasan Marunda pada periode 2012 hingga 2015.

Kasus tersebut sempat ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Kini, dengan kembali dipanggilnya Ahmad Dedi oleh KPK, perhatian publik terhadap dugaan praktik korupsi di sektor bea cukai kembali meningkat.