Awas Hoaks! Ini Fakta Lengkap Soal Heboh Kritik Adian Napitupulu ke Erick Thohir, Simak Disini Ya

Baru-baru ini eks Aktivis 98 yang saat ini menjabat Kursi Anggorta DPR RI, Adian Napitupulu ramai dibahas karena menyampaikan kritikannya terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait dana talangan atau pinjaman yang diberikan kepada salah satu BUMN, yakni Garuda.

Pria yang akrab disapa Adian itu sebelumnya mengatakan ada hal lucu saat beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah go publik, salah satunya Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun.

Eits, jangan salah sangka gaes, ternyata begini penjelasan yang sebenarnya:

Dalam sebuah wawancara pada Minggu, 14 Juni 2020, Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin memaparkan dana pinjaman adalah bagian dari Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020. Selain itu, dana talangan yang dipersoalkan oleh Adian ini ternyata merupakan pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya.

"Pemberian dana pinjaman ini adalah bagian dari penyelamatan ekonomi nasional," ujar Mukhtarudin.

"Dana itu adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan berikut bunga-bunganya. Tidak masuk dalam modal garuda, sifatnya pinjaman yang harus dikembalikan," tambahnya lagi.

Pihak Istana pun ikut menanggapi hal tersebut. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral mengungkapkan bahwa Presiden sangat apresiasi kritikan tersebut, karena apapun kritik yang disampaikan kepada menterinya itu bagian dari tanggung jawabnya juga.

Menurutnya, ini adalah bagian dari membangun dan mereformasi BUMN kita. 

"Kementrian BUMN berhak menanggapi apakah yang dikritik, yang digugat benar adanya. Dikatakan, mengenai hutang ternyata ada koreksi juga, mengenai dana talangan ternyata pinjaman. Ini artinya memicu diskusi tentang BUMN kita, tentang kinerja BUMN kita, untuk membangun BUMN kita," Ungkap Donny.

Selain mempertanyakan soal dana pinjaman, Adian juga mempertanyakan soal orang-orang yang ditunjuk Erick Thohir berada dalam jajaran direksi BUMN. Menurut Donny sendiri, merkipun ada banyak rekomendasi nama untuk posisi direksi maupun komisaris, Ia yakin Kementrian BUMN akan memilih direksi maupun komisaris dengan memenuhi rekam jejak dan profesionalitas yang bersangkutan. 

"Saya kira rekomendasi itu wajar. Keputusan final ada di Kementrian BUMN, tentu saja akan memperhatikan kompetensi, profesionalitas, dan rekam jejak yang bersangkutan." Tambah Donny.

Hal ini juga ditanggapi oleh juru bicara Kementrian BUMN, Arya Sinulingga. Ia menuturkan, BUMN selalu mengedepankan kompetensi dan profesionalitas. Terlebih lagi saat ini BUMN punya tantangan besar dan harus bangkit dari pukulan Pandemi COVID19. Adapun soal nama-nama rekomendasi yang banyak bermunculan, Menurut Arya itu biasa, namun Kementrian BUMN tetap akan memegang prinsip profesionalitas.

"Kita dan pak Erick benar-benar mengedepankan yang namanya profesionalitas dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaannya. " ujar jubir Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

"soal ada yang merekomendasikan sah-sah saja, tapi kita harus profesional,"  tambah Arya.