Dibuat Galau WhatsApp, Adrian Zakhary Tegaskan Kedaulatan Digital Indonesia Gaes!

Baru-baru ini publik dibuat galau dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Whatsapp. Publik pun jadi ragu dan bingung mau pindah ke aplikasi apa? Lalu muncul pertanyaan, perlukan kedaulatan digital di Indonesia? 

Whatsapp memang sebuah aplikasi pesan yang paling sering digunakan oleh banyak masyarakat. Dari mulai tua, muda, siswa hingga profesor tentu tak bisa terlepas dari aplikasi satu ini. Whatsapp menjadi bagian inti dalam komunikasi masyarakat secara online.

BACA JUGA: LINK dan Tutorial Download YoWhatsapp, Bakal Bikin Lebih Canggih Nih

Tapi, dengan kebijakan yang baru saja dikeluarkan Whatsapp, masyarakat jadi mikir lagi nih mau menggunakan Whatsapp tapi takut bocor data pribadinya. Mau pindah aplikasi, tapi bingung aplikasi apa? 

Kebijakan baru Whatsapp menuai kontroversi

Whatsapp mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan penggunanya menyetujui data informasi pengguna dibagikan ke Facebook. Kebijakan ini berlaku sejak 8 Februari 2021 mendatang. 

Hal ini tentu menuai banyak kontroversi. Perlu diketahui gaes, nformasi pribadi pengguna sifatnya sangat kurusial dan nggak bisa dengan mudah dibagikan begitu saja. Pasalnya, hal tersebut berpotensi untuk merugikan pengguna Whatsapp, diantarnya bisa terjadi penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang nggak sesuai. 

Untuk itulah pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memanggil pihak Whatsapp/Facebook Asia Pasific pada Senin, 11 Januari 2021. Dalam kesempatan itu, pihak Kominfo meminta penjelasan terkait kebijakan baru tersebut. Meski begitu, pemerintah masih akan mendalami hal tersebut dan menerapkan kebijakan lanjutan terkait hal itu. 

"Hari ini Kominfo memanggil pengelola Whatsapp & Facebook Asia Pacific untuk memberikan penjelasan lengkap. Setelah itu pemerintah akan menerapkan kebijakan lanjutan terkait itu," ungkap Johnny Plate, Menteri Kominfo. 

BACA JUGA: BOOM, Telegram Nge-Roasting WhatsApp Minta Netizen Uninstall Gaes Ngakak

Perlunya kedaulatan digital di Indonesia

Namun, cukupkah pemanggilan pihak Whatsapp untuk menyelesaikan masalah tersebut? Atau yang sebenarnya dibutuhkan adalah kedaulatan digital?

Menyikapi hal tersebut, pengamat sosial meda sekaligus inisiator Gerakan Kedaulatan Digital Republik Indonesia (KDRI), Adrian Zakhary mengungkapkan perlunya kedaulatan digital di Indonesia.  Menurut Adrian Zakhary, pemerintah mendorong kedaulatan digital di Tanah Air. Salah satunya dengan mendorong aplikasi lokal terutama Social Massaging.

Hal tersebut diperlukan agar masyarakat nggak tergantung dengan aplikasi luar negeri yang dengan mudah merubah kebijakannya. Jika pemerintah nggak segera mendukung aplikasi massaging lokal, makin lama akan ada masalah seperti pada kasus kebijakan Whatsapp.

"Saya sepakat, tidak adanya langkah nyata pemerintah terhadap aplikasi lokal terutama yang memiliki pengguna banyak kini menimbulkan masalah. Kita menjadi tergantung pada aplikasi luar negeri yang untuk 'memanggil' mereka datang ke Kementrian terhormat saja kadang susah," ungkap Adrian Zakhary dalam tulisannya. 

Penerapan Kedaulatan Digital

Namun pertanyaannya, apakah Indonesia sudah serius untuk membangun kedaulatan digital? Atau masih galau soal kedaulatan digital? Faktanya Indonesia masih belum lepas dari aplikasi-aplikasi produksi luar negeri, misalnya Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. 

Adrian juga mengungkap bahwa sudah saatnya hari ini kita menerapkan kedaulatan digital di Indonesia. Hal tersebut bisa dilakukan tentunya dengan dukungan pemerintah, terutama aplikasi massaging lokal. Karena pada dasarnya pengguna aktif aplikasi terbesar di Indonesia adlah produk social networking seperti social media, social massaging, blogging, micro blogging, dan produk hiburan. 

"Sudah saatnya membangun, bukan lagi mencari kesalahan atau berdiskusi panjang lebar soal pro kontra, ayo kita berbicara langkah pasti. Kedaulatan digital Republik Indonesia, ita mulai dengan mendorong aplikasi lokal yang menyinggung khalayak ramai atau dengan active users tinggi," ungkap Adrian. 

"Ayo pak Menteri, kita bisa, saya yakin kita bisa bersama-sama membangun ekosistem digital, yang memiliki visi Kedaulatan Digital," tambahnya lagi.

Itulah penjelasan Adrian Zakhary menyikapi adanya kebijakan privasi baru dari Whatsapp. Ia menuturkan kebijakan digital sangat diperlukan di Indonesia untuk menjaga data pribadi dan mengeluarkan ketergantungan masyarakat Indonesia kepada aplikasi luar yang sebenarnya riskan.