Ngeri, 279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor dan Dijual Ke Forum Hacker Internasional

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan kabar sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual ke form hacker internasional.

279 juta data penduduk Indonesia yang bocor ini meliputi nama lengkap, alamat, KTP, nomor telepon hingga gaji.

Hal ini diketahui setelah akun @NuiceMedia mengunggah tangkapan layar dari hacker bernama Kotz yang menjualnya ke raidforums.com pada 12 Mei 2021 kemarin.

BACA JUGA: Fakta dan Kronologi Alvin Faiz yang Sepakat Cerai dari Larissa Chou

Hal ini pun membuat netizen merasa ngeri dan bertanya-tanya kenapa hal seperti ini bisa terjadi berulang-ulang gaes.

Data Penduduk Indonesia Bocor

And here we go. Full data of the entire country’s population. Including salaries and data of dead people. Personal data protec whaaaaaaat?? pic.twitter.com/yZpWp6xTe8

— Nuice Media (@nuicemedia) May 20, 2021

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum hacker Intenasional oleh peretas bernama Kotz.

Kotz menjual data penduduk Indonesia sebanyak 1 juta data untuk tes sampel dan sekitar 20 juta dengan foto.

Selain itu data yang bocor tersebut sangat lengkap meliputi nama lengkap, alamat, KTP, nomor telepon dan gaji. Bahkan ada data orang yang sudah meninggal dunia juga gaes.

Bukan yang pertama

indonesia in 2 pics 🗿 pic.twitter.com/bkVz96bFom

— zhongli haver (@notwilona) May 20, 2021

Menurut dugaan dan dari hasil tangkapan layar, data ini ia dapatkan dari BPJS kesehatan yang dijualnya seharga sekitar 6 Ribu USD.

Namun pihak BPJS telah memberikan statement kalau saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran untuk memastikan data tersebut datang dari BPJS Kesehatan.

sementara itu, kebocoran data seperti ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya. Di tahun yang sama data penduduk Indonesia juga sempat bocor sebanyak 2,3 juta dan dijual di forum hacker.

BACA JUGA: Fakta dan Profil Sultan Abdul Mufakir, Tokoh Banten yang Disebut Lord Rangga Memerdekakan Amerika

Lebih parahnya lagi, kebocoran data ini diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).