The Duda's Minus One Jelaskan Kerja Sama Endorse Miliaran dari KKP

Nama Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten ikut menjadi perbincangan setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran jasa influencer dari sejumlah kementerian mencuat ke publik.

Ketiganya pun buka suara melalui video klarifikasi di akun Instagram The Duda's Minus One. Mereka menjelaskan kerja sama yang dijalankan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang belakangan dikaitkan dengan anggaran miliaran rupiah melalui perusahaan milik Raffi Ahmad, PT RANS Animasi Indonesia.

Dalam temuannya, ICW menyoroti aliran anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar dari KKP dan Kemendikbudristek selama periode 2024–2026.

Namun, ketiga personel The Duda's Minus One menegaskan bahwa nominal tersebut bukan bayaran untuk satu video semata.

Gading Marten menjelaskan bahwa The Duda's Minus One sudah direncanakan sejak akhir 2023, sebelum episode pertamanya tayang pada Mei 2024.

Sejak awal, konten mereka mengusung perjalanan menggunakan sepeda motor sambil memperkenalkan potensi wisata dan UMKM di berbagai daerah.

Ariel NOAH juga menegaskan bahwa promosi daerah menjadi bagian utama dari konsep yang mereka jalankan.

Selama perjalanan, mereka mengaku telah mengunjungi puluhan kota dan memperkenalkan berbagai potensi lokal kepada masyarakat luas.

Terkait kerja sama dengan KKP, Ariel menjelaskan bahwa anggaran produksi tidak hanya mencakup pembuatan video, tetapi juga berbagai kebutuhan lain, termasuk transportasi, logistik, dan kegiatan promosi. Ia menegaskan bahwa bayaran yang diterima para personel mengikuti tarif profesional masing-masing.

Desta, Ariel, dan Gading juga menilai program tersebut memiliki nilai edukasi, terutama dalam memperkenalkan potensi kelautan, program swasembada garam, hingga upaya perlindungan nelayan di wilayah Natuna.

Mereka berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kerja sama yang menjadi sorotan publik.

Sementara itu, rincian anggaran dan pelaksanaan kontrak secara keseluruhan menjadi hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pihak RANS dan kementerian terkait.