Sukarno dan Gerakan Perempuan Penentang Poligami di Eranya

Sukarno dan Gerakan Perempuan Penentang Poligami di Eranya

Foto

Soekarno (Foto: IStimewa)


Bung Karno memang dikenal dengan memiliki istri lebih dari satu. Namun ternyata istri pertamanya, Inggit Garnasih pernah menolak hal tersebut.

"Kalau soal poligami, pendeknya saya tidak setuju. Yang pasti, saya tidak mau dimadu." kata Inggit.

Pernyataan tersebut terlontar di hadapan Sukarno, Muhammad Natsir dan Ahmad Hassan, saat keempatnya tengah membahas orasi yang menentang hukum Islam tentang Poligami.

Pertemuan itu dikisahkan dalam novel biografi Inggit Garnasih karya Ramadhan K.H. berjudul Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno (2014: 111).

Namun, Inggit mulai merasakan hubungan khusus antara Bung Karno dengan Fatmawati. 

Bahkan Bung Karno sendiri telah berterus terang kepada Inggit mengenai keinginannya untuk mempunyai anak yang tidak mungkin diperolehnya dari Inggit.

Namun Inggit tetap teguh pada pendiriannya hingga akhir. Dia memilih untuk bercerai dengan Bung Karno yang memutuskan untuk menikahi Fatmawati.

Dia merelakan rumah tangga yang telah terbangun selama 20 tahun sejak pertengahan 1943.

Meski sudah memberi lima anak untuk Sukarno dengan dua anak laki-laki di antaranya, ternyata Fatmawati masih belum cukup bagi Bung Karno.

11 tahun membina hubungan rumah tangga dengan Fatmawati, kisruh poligami terulang kembali. 

Dalam 'Catatan Kecil Bersama Bung Karno-Volume 1 ' (1978:80). Pada tahun 1953, Bung Karno meminta izin Fatmawati untuk menikahi Hartini. Padahal saat itu umut anak bungsu mereka masih berusia 2 hari.

"Fat, aku minta izinmu, aku akan kawin dengan Hartini." ujar Bung Karno kepada Fatmawati.

Sama seperti Inggit, Fatmawati juga tak terima dimadu.

"Boleh saja, tapi Fat minta dikembalikan pada orangtua. Aku tak mau dimadu dan tetap anti poligami."

Meski terus meminta untuk cerai,  Bung Karno tak memberi izin dengan alasan bahwa dia mencinti istri keduanya itu. 

Sebagai gantinya, Fatmawati meminta tinggal berjauhan dengan suaminya. Keputusannya untuk keluar dari istana didukung penuh oleh Perwari dan hal tersebut sangat mengusik Bung Karno seperti yang tertulis dalam "Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010)."

Akibatnya, gerakan meningkatkan derajat perempuan dalam pernikahan tak dapat dipisahkan dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. 

Kendati dilaporkan berlangsung kondusif, ada saja yang memicu perdebatan di kalangan kelompok-kelompok perempuan kala itu, tidak lain akibat munculnya istilah “poligami” dalam isi sebuah pidato perwakilan.

Perdebatan poligami lantas bagai hilang ditelan bumi. Meski demikian, gerakan perempuan progresif masih terus berjalan. Sementara sebagaian diantaranya masih aktif menyuarakan kesetaraan dalam rumah tangga mengenai hak suami dan istri, serta masalah talak dan rujuk.

Ketika keadaan negara mulai kondusif dan ibu kota negara kembali ke Jakarta, organisasi-organisasi perempuan pun bermunculan. Mulai dari Gerwis (Gerwani), Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Bhayangkari, Partai Wanita Indonesia, Pemudi Putri Indonesia, dan lain-lain. 

Nanun, Perdebatan tentang poligami kembali mencuat tatkala pemerintah mulai menyusun UU Perkawinan melalui Kementerian Agama yang baru dibentuk pada 1946. Kelompok-kelompok perempuan tersebut dengan tegas menolak serangkaian UU Perkawinan yang disahkan pemerintah dari 1946 sampai 1952. 

Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut masih  menunjukan dukungan terhadap praktik poligami melalui pemberian jaminan yang besar setiap penarikan uang pensiun oleh lebih dari satu istri.

Terlebih lagi, kelompok-kelompok perempuan itu mendapatkan kabar pernikahan Sukarno dengan Hartini pada tahun 1954. Mereka mulai mendekati Fatmawati untuk mengirimkan pengacara. Namun, tidak ada satu pun pejabat agama yang berani memberikan surat cerai melawan kehendak Presiden Sukarno.

Hal ini memicu keretakan anatara  Sukarno dengan gerakan perempuan. Wieringga juga mengutip Sekretaris Perdana Menteri Maria Ulfah Santoso yang menunjuk adanya kebencian dan kemarahan sang Pemimpin Besar Revolusi terhadap kelompok gerakan perempuan, khususnya Perwari yang dinilai paling lancang.




Bung KarnoSoekarnoGerakan Perempuan Penentang PoligamiPoligamiFatmawati

Share to: