Kritik Dino Patti Djalal soal Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dibalas Seskab Teddy

JAKARTA - Pernyataan Dino Patti Djalal mengenai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menilai frekuensi perjalanan Presiden ke berbagai negara dianggap terlalu sering dan memunculkan pertanyaan dari masyarakat.

Melalui unggahan video di media sosial, Dino menyebut sebagian besar publik berharap pemerintah lebih peka terhadap penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Ia juga menilai banyak agenda luar negeri sebenarnya bisa dilakukan lewat komunikasi virtual tanpa harus melakukan perjalanan langsung.

“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujar Dino.

Selain menyoroti biaya perjalanan, Dino juga mengusulkan agar agenda kunjungan internasional dirancang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, setiap perjalanan sebaiknya dimaksimalkan untuk bertemu lebih banyak pemimpin dunia sekaligus dalam satu kesempatan.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet. Teddy menjelaskan bahwa sebagian biaya tambahan perjalanan luar negeri Presiden disebut ditanggung secara pribadi oleh Prabowo. Ia juga mengatakan jumlah rombongan Presiden saat ini sudah jauh lebih kecil dibanding pemerintahan sebelumnya.

Teddy menilai kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari strategi diplomasi Indonesia di tengah situasi geopolitik dunia yang dinamis. Menurutnya, hubungan personal antar pemimpin negara penting untuk memperkuat posisi Indonesia di masa depan.

“Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial,” kata Teddy.

Ia juga menyebut sejumlah hasil diplomasi yang diklaim berhasil dicapai, mulai dari kerja sama investasi, penguatan hubungan pertahanan, hingga keterlibatan Indonesia dalam isu internasional seperti Palestina dan BRICS.