Warga Papua Apresiasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, Apa Itu? Simak Penjelasan KSP

Ada kabar menghebohkan gaes, dimana semua warga Papua memberikan sebuah apresiasi dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Nah, kira-kira kamu tahu gak tentang ini? Yuk simak baik-baik dan lihat penjelasannya. 

Baru-baru ini presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2020 mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ternyata gaes, warga Papua justru mengapresiasi hal tersebut. 

BACA JUGA: Fakta Menarik Marselino, Beatboxer Kontestan Indonesian Idol dari Jayapura Papua

Pernyataan ini pun disampaikan oleh salah satu akademisi dari Universitas Cenderawasih Yane Ansanay dalam diskusi dengan para tenaga ahli Kantor Staf Presiden di Jayapura pada tanggal 6 Desember 2020 lalu. 

Menurut Yane peraturan tersebut merupakan salah satu hal yang baik namun belum terlalu kuat karena belum bisa menyentuh dalam sektor pendidikan secara menyeluruh. Sehingga kesulitan dalam membuga program studi pun dirasakan. 

"Inpres tersebut belum terlalu kuat menyentuh sektor pendidikan. Hasil hutan di Papua ini harus melalui kajian akademis. Mungkin perlu pendampingan dengan Perpres yang lebih spesifik" ujar Yane. 

BACA JUGA: Fakta Menarik Glen Samuel, Alumni Indonesian Idol 2018 asal Papua Suara Lembut Gaes

Persoalan yang ada di Papua

Salah satu Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik, HUkum, Ham dan Keamanan KSP Theo Litaay menyatakan, tim KSP langsung datang ke Papua untuk menyerap persoakan yang ada secara langsung. 

Hal ini penting dilakukan untuk melihat gambaran yang terjadi terkait dengan isu-isu pending yang belum muncul di permukaan. Sehinga ini dapat segera dicari solusi untuk bisa mengembangkan tanah Papua. 

"Yang terpenting bagi kami bisa mendapatkan gambaran tentang isu-isu penting yang belum muncul di permukaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah" kata Theo. 

Banyak sekali masalah yang terjadi memang di Papua, salah satunya dari sektor pendidikan itu sendiri. Hal ini penting karena Papua memiliki hutan yang luas dan baik sehingga bisa menjadi sebuah kajian untuk program studi perikanan dan pertanian. Sehingga peraturan tersebut menurut Yene juga perlu adanya pendampingan dengan Perpres. 

Salah satu jurnalis di Papua, Fabio M Loper Costa mengatakan terdapat tiga sektor utama yang masih dinilai lemah, yakni ekonomi mikro, kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan anggaran Otonomi Khusus Papua untuk persoalan tersebut harus dipisahkan demi memajukan sektor tersebut. 

BACA JUGA: Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Papua Turun Gaes, Data dari Kantor Staf Presiden