Prabowo-Gibran Jalin Kerja Sama dengan Presiden UEA, Pengamat Nilai Langkah yang Tepat

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, (13/5).

Dalam momen ini, Prabowo juga mengenalkan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden terpilih yang akan mendampinginya selama 5 tahun ke depan. 

Baca Juga: Pengamat Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka Lebar

Prabowo dan MBZ membahas hubungan bilateral, khususnya di bidang pertahanan dan militer, serta cara-cara untuk meningkatkan kerja sama demi kepentingan kedua negara.

Prabowo dan MBZ juga disebut membahas hubungan kerja sama. MBZ menekankan ketertarikannya untuk memanfaatkan hubungan strategis yang kuat antara UEA dan Indonesia. Uni Emirat Arab diyakini ingin memperdalam kerja sama dan mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama. 

Pengamat politik, Adrian Zakhary menilai langkah yang dilakukan Prabowo untuk menjalin kerja sama dengan MBZ merupakan langkah yang baik dan tepat. Adrian berharap kerja sama Indonesia dan UEA bisa terus terjalin di era Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Langkah positif yang dilakukan Pak Prabowo yang menjalin kerja sama dengan UEA. Dengan pertemuan ini diharapkan hubungan bilateral Indonesia dan UEA bisa terus terjalin di Pemerintahan Prabowo-Gibran," ungkap Adrian Zakhary.

Adrian juga menilai bentuk kerja sama yang dihadirkan mulai dari latihan perang bersama hingga saling belajar tentang teknologi alutsista merupakan langkah yang tepat. Karena dari sana masing-masing negara bisa memperkuat sisi pertahanan mereka jika ditemukan sebuah kesalahan.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Plus Minus Wacana Prabowo Subianto yang Ingin Tambah Kementerian

"Dengan latihan perang bersama hingga saling belajar tentang teknologi alutsista masing-masing negara, kedua negara dapat menguji dan memperbaiki rencana pertahanan mereka, sehingga siap menghadapi situasi kritis secara efektif," kata Direktur Strategis Pusat Penerangan Politik (Puspenpol) itu.