Adrian Zakhary Soroti Langkah Gibran yang Bakal Pantau Langsung INA Digital

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka disebutkan bakal memantau langsung jalannya GovTech Indonesia yang dinamakan INA Digital.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas. Azwar mengatakan Gibran telah mempelajari sistem INA Digital.

Baca Juga: Pengamat Dukung Wacana Gibran yang Sebut Kabinet Bakal Diisi Kalangan Profesional

"Nah kapan hari mas Gibran (Wapres Terpilih) ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait digital ID dan SPBE Kenapa? Tugas-tugas wapres nanti adalah koordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah wapres," Kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/5).

INA Digital sendiri merupakan platform yang berperan mendukung kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas. 

Pengamat politik, Adrian Zakhary menyoroti langkah Gibran yang ingin memantau langsung INA Digital. Adrian menyebut hal tersebut sebagai komitmen Gibran terhadap kemajuan teknologi di sektor layanan publik yang selama ini menjadi keresahan warga.

"Keterlibatan Gibran dalam pengawasan langsung INA Digital menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap kemajuan teknologi di sektor layanan publik," ungkap Adrian Zakhary.

Adrian berharap dengan adanya pantauan langsung dari Wapres, INA Digital dapat terus berkembang menjadi layanan publik yang disenangi masyarakat.

"Dengan pemantauan yang aktif dari Gibran, diharapkan INA Digital dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," harap Direktur Strategis Pusat Penerangan Politik (Puspenpol) itu.

Sementara itu, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut, beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Bagikan Tips Hadapi Haters kepada Komunitas Konten Kreator Solo

Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.