Dirgayuza Setiawan membagikan 100 ide kebijakan darinya yang bisa diterapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru.
Hal ini ditulis Dirgayuza dalam sebuah buku yang berjudul "100 Ide untuk Presiden & DPR Baru". 100 contoh kebijakan yang dibahas dalam buku ini mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, infrastruktur, hukum, seni budaya dan topik lainnya.
Baca Juga: Hasil Rapat Pleno KPU: Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi, Ganjar-Mahfud Terendah
Dirgayuza Setiawan sendiri merupakan Direktur IDFOOD, lulusan S2 Ilmu Sosial dari Universitas Oxford, Inggris dan juga pernah mengeluarkan buku-buku lainnya, salah satunya adalah Nilai-nilai Pendekar Pejuang.
Dan berikut adalah contoh-contoh ide kebijakan untuk Presiden dan DPR baru dari Dirgayuza Setiawan yang telah tim KUYOU rangkum, diantaranya adalah:
Pendidikan
Pendidikan tinggi gratis untuk semua mahasiswa termasuk WNA untuk memastikan kesetaraan kesempatan naik kelas sosial bagi semua orang. Hal ini sukses dilakukan di berbagai negara salah satunya adalah Jerman.
Di 2022 ada 9,3 juta mahasiswa di Indonesia. Jumlah mahasiswa WNA di Indonesia hanya 4.000 orang, atau 0,04%. Tidak ada S1 gratis, yang ada beasiswa terbatas dari Kemendikbud, LPDP atau lembaga lainnya. Kurang dari 5% penduduk Indonesia punya S1, Malaysia 22%, Thailand 19%.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di bidang pendidikan, seperti ruang publik ketiga gratis, makanan bergizi di sekolah gratis serta perpustakaan terbuka.
Kesehatan
Salah satu contoh kebijakan di bidang kesehatan oleh Dirgayuza adalah TV ramah anak. Diketahui bahwa di Swedia, Iklan TV dilarang menargetkan konsumen berusia 12 tahun atau lebih muda untuk melindungi anak-anak dari memilih atau meminta produk yang tidak baik bagi kesehatan.
Sementara itu di Indonesia, Tidak ada larangan iklan untuk anak di Indonesia. Yang ada hanya himbauan agar materi iklan tidak berbahaya bagi anak di UU Perlindungan Konsumen 2008.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di bidang kesehatan, seperti air keran setara Aqua, cuti mengasuh anak selama 480 hari, serta penerapan pajak minuman mengandung gula.
Keselamatan
Salah satu contoh kebijakan di bidang keselamatan oleh Dirgayuza adalah adanya Menteri Keselamatan Berinternet. Di Inggris, ada Menteri khusus Keselamatan Berinternet untuk melakukan pencegahan dan regulasi terkait keselamatan berinternet seperti penipuan dan pornografi anak.
Sementara di Indonesia, tidak adanya Menteri Keselamatan Berinternet membuat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Kementerian PPPA, ada 11.900 kasus kekerasan anak di 2021, sebagian besar kekerasan seksual.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di bidang keselamatan, diantaranya adalah drainase anti longsor, kode darurat di ATM, usia minimal menggunakan media sosial.
Ekonomi
Salah satu contoh kebijakan di bidang ekonomi oleh Dirgayuza adalah warga kota membangun desa. Di Jepang, ada keringanan pajak bagi WN yang berkontribusi pada pembangunan kampung halaman untuk mendorong pembangunan desa oleh warga kota yang sudah berhasil secara ekonomi.
Sementara di Indonesia, ada dana desa yang dikirimkan langsung oleh Pemerintah, tapi belum ada kesempatan formal untuk turut serta bangun desa.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di bidang ekonomi, seperti pro produk dalam negeri dan kebijakan pindah dari daerah yang lebih baik sehingga bisa menunjang kemakmuran.
Jaring Pengamanan Sosial
Salah satu contoh kebijakan di jaring pengamanan sosial oleh Dirgayuza adalah adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat. Di Brazil, BLT Brazilian Lira (BRL) hanya diberikan dengan syarat anak dalam kartu keluarga hadir di sekolah di atas 80%, mendapatkan vaksin reguler dan cek kesehatan rutin di puskesmas.
Sementara di Indonesia, juga memiliki program BLT berdasarkan status pendapatan dan kepemilikan aset, tetapi tidak bersyarat.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di jaring pengamanan sosial, diantaranya adanya status miskin bagi warga yang memang perlu bantuan, adanya ujian bagi yang ingin menikah agar mereka siap.
Lapangan Kerja
Salah satu contoh kebijakan di lapangan kerja oleh Dirgayuza adalah adanya tunjangan bagi para pencari kerja. Di Inggris, negara memberikan tunjangan hidup dan asistensi pencarian kerja hanya bagi WN pencari kerja untuk menegaskan bantuan Pemerintah hanya untuk yang berusaha memajukan kesejahteraan dirinya.
Sementara di Indonesia, ada kebijakan kartu prakerja untuk tingkatkan kapabilitas pencari kerja, tapi tidak untuk mencarikan pekerjaan.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di lapangan kerja, seperti atlet dijamin kelangsungan hidupnya, lapangan kerja di desa-desa.
Baca Juga: Puspenpol Ungkap ‘Gibran Effect’ Jadi Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Perumahan
Salah satu contoh kebijakan di perumahan oleh Dirgayuza adalah rumah subsidi yang terjangkau. Di Singapura, Pemerintah menyediakan apartemen bersubsidi untuk membantu warga yang mau tinggal di tempat sendiri.
Sementara di Indonesia, menurut BPS, rumah tangga Indonesia yang tinggal di rumah milik sendiri mencapai 78% di kota, dan 91% di desa. Namun menurut Presiden, masih ada backlog 12,7 juta rumah tinggal.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan contoh kebijakan lainnya di perumahan adalah adanya insentif yang pindah dari kota ke desa.
Lingkungan Hidup
Salah satu contoh kebijakan di lingkungan hidup oleh Dirgayuza adalah sungai yang bersih sehingga bisa berenang. Di Perancis, pada saat Olimpiade 2024, cabang olahraga air seperti renang dan triathlon dipertandingkan di sungai Seine yang berada di tengah kota Paris untuk mempercepat usaha bersama membersihkan sungai Seine.
Sementara di Indonesia, Menurut KLHK, 59% sungai di Indonesia terpolusi berat, 26% terpolusi dan 8,9% agak terpolusi.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan contoh kebijakan lainnya di lingkungan hidup adalah adanya kebijakan untuk merawat sungai.
Keadilan Sosial
Salah satu contoh kebijakan di keadilan sosial oleh Dirgayuza adalah adanya bahan makanan gratis. Di Brazil, Warga dapat mengambil bahan makanan gratis di Food Bank / Bank Makanan yang menerima makanan lebih dari restoran, toko dan pasar.
Sementara di Indonesia, Menurut Bank Dunia, di 2020 6,5% atau 19 juta orang kurang gizi. Angka kurang gizi anak lebih tinggi di 14,4%.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan contoh kebijakan lainnya di keadilan sosial adalah adanya kebijakan resepsi pernikahan ditanggung negara.
Infrastruktur
Salah satu contoh kebijakan di keadilan sosial oleh Dirgayuza adalah internet cepat di desa. Di India, Seluruh desa terhubung Internet cepat minimal 100 Mbps, dan harga kuota Internet disubsidi oleh Pemerintah.
Sementara di Indonesia, Di 2023, pengguna Internet di desa baru 29% populasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna Internet di kota yang sudah mencapai 70% populasi. Menurut Bank Dunia, 4,5% pendapatan orang miskin di Indonesia dikeluarkan untuk biaya komunikasi / Internet.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di infrastruktur, seperti lahan pertanian yang teririgasi serta gedung yang ramah difabel.
Transportasi
Salah satu contoh kebijakan di transportasi oleh Dirgayuza adalah adanya trasportasi umum untuk keliling kota secara gratis. Di Australia, Transportasi umum pusat kota gratis untuk meningkatkan mobilitas warga dan turis ke seluruh area kota.
Sementara di Indonesia, Walaupun beberapa kota memiliki bus gratis untuk turis dan transportasi umum gratis di hari tertentu, belum ada kota yang memiliki layanan transportasi umum gratis untuk mobilitas sehari-hari di zona tertentu sepanjang tahun.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di transportasi, seperti trotoar yang ramah pejalan kaki serta peningkatan kualitas bandara.
Pemerintahan dan Demokrasi
Salah satu contoh kebijakan di pemerintah dan demokrasi oleh Dirgayuza adalah adanya Menteri khusus untuk menyiapkan masa depan. Di Inggris, ada Menteri Generasi Mendatang untuk memperjuangkan keberlangsungan dan dampak jangka panjang dari kebijakan Pemerintah.
Sementara di Indonesia, kebijakan Menteri di Indonesia harus mendapat acc Presiden. Perencanaan jangka panjang ada di Menteri Bappenas.
Selain itu, Dirgayuza juga membagikan beberapa contoh kebijakan lainnya di pemerintahan dan demokrasi, seperti satu gedung untuk semua menteri, adanya sumber berita yang independen.
Ada beberapa topik lainnya yang dibahas Dirgayuza dalam bukunya diantaranya adalah topik Keuangan Negara, Hukum dan HAM, Kebudayaan serta Pertahanan.
Share to:
Related Article
-
Daftar 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia Per 2024, Indonesia Bukan Pertama
Update|April 05, 2024 13:00:00