Upacara HUT RI ke-79 Bakal Digelar di IKN dan Jakarta, Adrian Zakhary: Langkah Tepat untuk Transisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengabarkan bahwa upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 (HUT RI ke-79) pada 17 Agustus 2024 nanti bakal digelar di dua tempat yakni, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

Jokowi menyatakan bahwa saat ini masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN. Maka dari itu, Jakarta masih tetap akan digelar upacara resmi dari pemerintah.

Baca Juga: Adrian Zakhary Apresiasi Kehadiran Fasilitas Pendidikan Bertaraf Internasional di IKN

"Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan," ungkap Jokowi usai menghadiri penimbangan serentak di Posyandu Terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).

Jokowi mengatakan jika sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN maka upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.

Pengamat politik, Adrian Zakhary menyambut baik rencana perayaan HUT RI-79 nanti yang bakal digelar di IKN dan Jakarta. Menurutnya, ini bisa menjadi tanda transisi bertahap untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

"Mengadakan upacara HUT RI ke-78 baik di IKN maupun Jakarta menegaskan transisi bertahap dari pusat pemerintahan yang lama ke yang baru. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas nasional," ungkap Adrian Zakhary.

Mengenai upacara di IKN, Adrian menyebut hal tersebut sebagai komitmen pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota Indonesia guna merealisasikan visi Indonesia maju.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Adrian Zakhary: Percepat Transisi Pemerintahan

"Upacara di IKN memberikan pesan kuat bahwa pembangunan ibu kota baru bukan sekadar wacana. Ini adalah bentuk nyata dari keseriusan pemerintah dalam merealisasikan visi Indonesia maju," sebut Direktur Strategis Pusat Penerangan Politik (Puspenpol) itu.